SINGASANA – Upaya meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat menjadi fokus Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan dalam tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Bali.
Uji publik ini merupakan tahapan lanjutan setelah proses visitasi badan publik di Provinsi Bali. Berdasarkan surat Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 276/03/X/KI.Bali/2026, sebanyak 76 badan publik yang memperoleh nilai kualifikasi 81 hingga 100 mengikuti tahapan tersebut pada 19–27 Oktober 2026.
Diskominfo Kabupaten Tabanan mendapat jadwal pemaparan pada hari pertama, Senin (19/10/2026), Sesi II pukul 10.30–11.30 WITA, bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Diskominfo Kabupaten Tabanan, I Gusti Putu Winiantara, S.Sos., hadir secara langsung untuk memaparkan capaian dan inovasi tata kelola keterbukaan informasi di Kabupaten Tabanan. Paparan berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, dengan Diskominfo berperan sebagai pengelola layanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Winiantara menegaskan bahwa uji publik bukan sekadar tahapan evaluasi tahunan, melainkan bagian dari upaya memastikan hak masyarakat atas informasi dapat dipenuhi melalui layanan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses.
“Uji Publik ini bukan sekadar pemenuhan tahapan evaluasi tahunan, melainkan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menghadirkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kami terus mengoptimalkan inovasi layanan digital dan penguatan peran PPID agar hak masyarakat atas informasi terlaksana secara maksimal,” ujar Winiantara.
Pelaksanaan keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam mendukung masyarakat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui penguatan fungsi PPID serta pengembangan layanan digital, badan publik diharapkan dapat menyediakan informasi secara lebih terstruktur, mudah ditemukan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain Diskominfo Kabupaten Tabanan, badan publik dari Kabupaten Tabanan yang turut mengikuti tahapan Uji Publik Monev KIP Tahun 2026 meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabanan serta Pemerintah Desa Kukuh, Kecamatan Marga.
Keikutsertaan sejumlah badan publik tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di berbagai tingkatan pemerintahan. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan berkelanjutan agar layanan informasi semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel. (krs/red)
