BANGLI – Data pribadi masyarakat yang digunakan dalam berbagai layanan pemerintahan berbasis digital perlu dikelola secara aman agar tidak disalahgunakan atau mengalami kebocoran. Untuk memperkuat perlindungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah melalui sosialisasi literasi siber serta pendampingan penyusunan Record of Processing Activities (RoPA) dan Data Protection Impact Assessment (DPIA).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli melalui Bidang Persandian tersebut berlangsung di Ruang Rapat Krisna, Kantor Bupati Bangli, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan informasi sekaligus memastikan pengelolaan data pribadi dalam layanan pemerintahan berjalan sesuai prinsip pelindungan data.
Kepala Diskominfosan Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan teknologi digital menuntut setiap perangkat daerah memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai dalam menjaga keamanan informasi. Terlebih, berbagai aplikasi pemerintahan kini memproses data pribadi masyarakat maupun aparatur yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
Menurutnya, penguatan literasi siber dan pendampingan penyusunan RoPA serta DPIA menjadi langkah penting untuk memastikan setiap aplikasi dan layanan digital memperhatikan aspek keamanan informasi dan pelindungan data pribadi. Koordinasi seluruh perangkat daerah juga diperlukan agar sistem keamanan informasi dapat dibangun secara terpadu.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, I Gede Eddy Hartawan, yang sekaligus membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Namun, semakin luas pemanfaatan teknologi informasi juga diikuti dengan meningkatnya potensi ancaman siber dan risiko kebocoran data.
Karena itu, keamanan informasi dan pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, bukan hanya menjadi tanggung jawab unit teknis yang menangani teknologi informasi.
“Keamanan informasi dan pelindungan data pribadi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kesadaran seluruh aparatur untuk menjaga keamanan informasi serta data yang dikelola pemerintah daerah,” demikian disampaikan dalam sambutan Sekretaris Daerah.
Komitmen tersebut juga sejalan dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber serta Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bangli mendorong dua langkah utama. Pertama, memperkuat jaring komunikasi keamanan siber melalui koordinasi yang cepat, terpadu, dan responsif antarperangkat daerah ketika menghadapi potensi insiden keamanan informasi. Kedua, meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam menyusun dokumen RoPA dan DPIA, terutama bagi unit kerja yang mengelola aplikasi berbasis web dan memproses data pribadi.
RoPA merupakan dokumen pencatatan aktivitas pemrosesan data pribadi, mulai dari jenis data yang dikelola hingga tujuan dan proses penggunaannya. Sementara itu, DPIA merupakan penilaian dampak pelindungan data pribadi untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi risiko yang dapat muncul dalam aktivitas pemrosesan data.
Untuk mendukung pemahaman dan penerapan teknis, Diskominfosan Kabupaten Bangli menghadirkan tiga narasumber dari Bidang Persandian, yakni Kepala Bidang Persandian I Putu Sundika, S.T., M.T.; Sandiman Ahli Madya I Made Widiartha, S.T., M.A.P.; serta Sandiman Ahli Pertama I Putu Ananta Wijaya, S.Kom.
Para narasumber memberikan materi mengenai literasi keamanan siber, tata kelola keamanan informasi, serta pendampingan penyusunan RoPA dan DPIA. Peserta juga diarahkan untuk memetakan aplikasi yang digunakan, mendokumentasikan aktivitas pemrosesan data pribadi, serta mengidentifikasi potensi risiko keamanan secara lebih terukur.
Kegiatan ini diikuti para Sekretaris Perangkat Daerah, Wakil Direktur RSUD Bangli, para Kepala Bagian di lingkungan Setda, Sekretaris Camat se-Kabupaten Bangli, serta tenaga teknis IT pengelola aplikasi dari masing-masing perangkat daerah.
Melalui pendampingan tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan tidak hanya mampu mengoperasikan aplikasi untuk mendukung pelayanan, tetapi juga memahami jenis data yang dikelola, tujuan pemrosesannya, serta risiko yang harus diantisipasi. Dengan demikian, keamanan informasi dapat menjadi bagian dari tata kelola layanan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaannya.
Pemkab Bangli berharap penguatan literasi siber, koordinasi antarperangkat daerah, serta penerapan RoPA dan DPIA dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintahan digital. Transformasi SPBE pun diharapkan tidak hanya menghadirkan pelayanan yang lebih cepat dan mudah, tetapi juga menjamin pengelolaan informasi yang aman, bertanggung jawab, dan memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. (krs/red)
