SINGASANA – Pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot memasuki babak baru melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Desa Adat Beraban dan Pengempon Pura Luhur Tanah Lot dengan Perumda Sanjayaning Singasana. Kerja sama ini diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat tata kelola pengelolaan salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Tabanan agar semakin profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Penandatanganan PKS tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., di Ruang Rapat Bupati Tabanan, Selasa (17/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan beserta para Asisten Setda, kepala perangkat daerah terkait, Direktur Perumda Sanjayaning Singasana, Jero Bendesa Adat Beraban, Ketua Pengempon Pura Tanah Lot, notaris, serta perwakilan Kantor Akuntan Publik.

Kesepakatan ini menjadi langkah penting setelah berakhirnya perjanjian kerja sama sebelumnya, sekaligus membuka pengaturan baru mengenai pengelolaan DTW Tanah Lot dengan melibatkan pemerintah daerah, desa adat, pengempon pura, dan Perumda Sanjayaning Singasana.

Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa tercapainya kesepakatan tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai pandangan, kepentingan, masukan, dan dinamika antarpihak. Bupati mengapresiasi komitmen serta kedewasaan seluruh pihak dalam membangun kesepahaman demi keberlanjutan pengelolaan DTW Tanah Lot.

“Perbedaan bukanlah alasan, melainkan ruang untuk menemukan kesepakatan yang lebih baik,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, Bupati Sanjaya menekankan tiga hal penting, yakni komitmen kebersamaan, profesionalitas pengelolaan, serta keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, PKS bukan sekadar dokumen kesepakatan, melainkan komitmen bersama untuk menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, serta menjaga keseimbangan kepentingan pariwisata, adat, keagamaan, lingkungan, dan ekonomi masyarakat.

“Tanah Lot bukan sekadar destinasi wisata, tetapi juga kawasan suci, warisan budaya, dan kebanggaan masyarakat Tabanan. Karena itu, seluruh kepentingan di dalamnya harus senantiasa kita jaga secara harmonis,” ungkapnya.

Bupati Sanjaya berharap kerja sama tersebut menjadi awal penguatan sinergi tanpa sekat maupun kepentingan sepihak. Seluruh pihak diminta menjalankan isi perjanjian dengan penuh tanggung jawab karena penandatanganan PKS justru menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan DTW Tanah Lot.

“Mari kita jadikan kesepakatan hari ini sebagai awal babak baru pengelolaan DTW Tanah Lot yang lebih profesional dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Mari kita buktikan bahwa pemerintah, desa adat, pengempon pura, dan Perumda dapat berjalan bersama demi kebanggaan dan kepentingan kita bersama,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Kabupaten Tabanan I Gusti Agung Rai Dwipayana selaku Ketua Tim Kerja Pembentukan KSO DTW Tanah Lot menjelaskan, penyusunan kerja sama tersebut dilatarbelakangi berakhirnya PKS Nomor 12 Tahun 2011 dan Nomor 358/DPBRB/XI/2011 tentang Pengelolaan DTW Tanah Lot pada 17 November 2026.

Langkah tersebut juga mengacu pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 28 Tahun 2026 tanggal 2 November 2026 tentang Penugasan Perumda Sanjayaning Singasana dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan DTW Jatiluwih dan DTW Tanah Lot. Sebagai tindak lanjut, dibentuk Tim Kerja Penyusunan Kerja Sama Operasi (KSO) Unit Usaha Bersama Sanjayaning Singasana Tanah Lot.

Menurut Rai Dwipayana, pembentukan KSO bertujuan memberikan kepastian hukum dan tata kelola kelembagaan dalam pengelolaan DTW Tanah Lot, sekaligus memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Melalui pengaturan tersebut, pengelolaan destinasi diharapkan dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan.

“Dengan ditandatanganinya PKS ini, diharapkan seluruh pihak memiliki komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pengelolaan DTW Tanah Lot yang lebih baik, profesional, transparan, serta memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, masyarakat adat, pengempon pura, dan masyarakat Tabanan secara keseluruhan,” pungkasnya.

Melalui kesepakatan ini, keberlanjutan pengelolaan DTW Tanah Lot diharapkan tidak hanya memperkuat sektor pariwisata dan kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga menjaga nilai kesucian kawasan, kelestarian budaya, serta memastikan manfaat pengelolaan dapat dirasakan oleh masyarakat adat dan masyarakat Tabanan secara luas. (krs/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *