BADUNG – Perluasan pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat terdata sebagai calon penerima bantuan sosial. Di Bali, pendaftaran telah menjangkau lebih dari 652.000 kepala keluarga (KK), atau sekitar 50,52 persen dari sasaran yang ditetapkan.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI. Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menyampaikan apresiasi itu saat menghadiri kegiatan Kunjungan Jurnalistik Perlinsos di Wantilan Pura Dalem Khayangan, Desa Adat Legian, Kabupaten Badung, Jumat (9/10/2026).
Meutya mengatakan, perluasan pendaftaran menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperbarui data sosial agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. Melalui sistem digital, masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi belum tercatat diharapkan memiliki kesempatan untuk masuk dalam proses pendataan dan verifikasi.
“Program ini langsung dari Bapak Presiden yang ingin memastikan semua yang memang berhak mendapatkan harus dapat. Yang tidak berhak mendapatkan tidak boleh dapat lagi,” ujar Meutya.
Menurut Meutya, capaian Bali diharapkan dapat mendorong daerah lain mempercepat pendaftaran Perlinsos Digital. Partisipasi masyarakat menjadi penting agar data yang digunakan pemerintah semakin lengkap dan mampu menggambarkan kondisi warga yang membutuhkan dukungan sosial.
Ia menjelaskan, proses pendaftaran relatif singkat. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pendaftaran dapat berlangsung paling lama sekitar lima menit, dengan rata-rata waktu sekitar dua menit. Pemerintah juga membuka ruang masukan dari masyarakat untuk menyempurnakan pelaksanaan program.
Dalam pelaksanaannya, Kemkomdigi mendukung integrasi data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP), yang memungkinkan pertukaran data antarlembaga. Integrasi tersebut mencakup data Kementerian Sosial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), PLN, serta instansi terkait lainnya untuk mendukung proses verifikasi kelayakan penerima bantuan.
Di Kabupaten Badung, pendaftaran Perlinsos Digital telah menjangkau lebih dari 66.900 KK dari target sekitar 145.000 KK. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, I Gde Eka Sudarwitha, mengatakan perluasan pendataan tetap diperlukan agar warga yang memenuhi kriteria tidak terlewat dalam proses pendataan.
Eka mengapresiasi partisipasi masyarakat serta dukungan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung dalam mendorong pelaksanaan pendaftaran digitalisasi bantuan sosial.
Menurut Eka, salah satu hal yang perlu diantisipasi adalah exclusion error, yakni kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria penerima bantuan justru belum tercatat dalam data. Karena itu, upaya memperluas pendaftaran perlu melibatkan partisipasi masyarakat hingga lingkungan terdekat.
“Untuk itu, kita berusaha mendukung Gerakan Nasional Peduli Tetangga sebagai upaya mengajak masyarakat saling membantu mendaftarkan warga di sekitarnya agar terdata dalam Perlinsos Digital,” jelasnya.
Eka menambahkan, kendala teknis pendaftaran di Kabupaten Badung pada dasarnya telah dapat diatasi melalui kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Tantangan yang masih dihadapi adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran.
Untuk mendekatkan layanan kepada warga, Dinas Sosial Kabupaten Badung berupaya memanfaatkan kegiatan adat dan sosial kemasyarakatan sebagai ruang sosialisasi sekaligus pendampingan pendaftaran. Pelayanan juga diupayakan menyesuaikan aktivitas masyarakat, baik pada pagi, sore maupun malam hari.
Pendekatan tersebut diharapkan memudahkan warga yang memiliki keterbatasan waktu atau membutuhkan pendampingan saat mengakses layanan digital. Dengan keterlibatan pemerintah daerah, perangkat desa dan desa adat, serta masyarakat, perluasan pendataan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang memenuhi kriteria.
Melalui pendaftaran dan integrasi data yang semakin luas, pemerintah berupaya meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Bagi masyarakat, proses ini menjadi kesempatan untuk memastikan data keluarga tercatat dan dapat mengikuti tahapan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan bahwa pendaftaran tidak otomatis menjamin seseorang ditetapkan sebagai penerima bantuan. (kris/red)
