JAKARTA – Petani diharapkan memperoleh akses pupuk dan sarana produksi dengan harga lebih terjangkau melalui penguatan peran koperasi dalam rantai pasok. Upaya tersebut menjadi salah satu arah pembenahan yang didorong Komisi VI DPR RI melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian.

Regulasi baru ini tengah dimatangkan untuk memperkuat tata kelola koperasi, memperjelas aturan main, serta membangun ekosistem bisnis yang lebih modern, profesional, dan dipercaya masyarakat. Evaluasi terhadap berbagai persoalan perkoperasian sebelumnya menjadi pijakan untuk menghadirkan aturan yang konkret, akuntabel, sekaligus melindungi kepentingan anggota dan masyarakat luas.

Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menilai pembaruan regulasi mendesak dilakukan agar koperasi mampu berkembang sebagai wadah ekonomi kerakyatan yang profesional, efisien, dan berdaya saing. Menurutnya, norma-norma baru dalam RUU tersebut harus mampu menutup kelemahan tata kelola yang selama ini menghambat perkembangan koperasi.

“Kendala-kendala yang terjadi sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menuangkan aturan main yang lebih jelas dan konkret. Dengan regulasi yang kuat, koperasi benar-benar dapat mengadopsi lebih banyak kegiatan ekonomi masyarakat secara sehat, sekaligus membuka kemudahan akses permodalan, pelatihan, hingga perluasan pasar,” ujar Gde kepada Parlementaria di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut berpandangan bahwa potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan wadah usaha yang mampu mengintegrasikan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Melalui RUU Perkoperasian, DPR RI mendorong terciptanya kebijakan yang memungkinkan koperasi terhubung langsung dengan rantai pasok strategis. Sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun jaringan ritel modern juga diharapkan dapat memperluas akses koperasi terhadap pasar dan distribusi produk.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah panjangnya rantai distribusi yang berpotensi meningkatkan harga barang dan menekan pendapatan petani. Gde mencontohkan penyaluran pupuk yang diharapkan dapat dilakukan lebih efisien, antara lain melalui distribusi dari pabrikan langsung ke koperasi tanpa harus melewati banyak lapisan distributor.

Dengan pola tersebut, koperasi diharapkan dapat memperkuat posisi petani dalam memperoleh sarana produksi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap praktik tengkulak. Efisiensi distribusi juga berpotensi membuat harga kebutuhan pokok dan sarana produksi lebih terjangkau.

Gde menegaskan, pembenahan koperasi harus mampu menjawab persoalan ekonomi masyarakat secara nyata, terutama yang dihadapi petani sejak masa persiapan produksi hingga setelah panen.

“Jangan sampai persoalan yang terus menekan petani ini kita biarkan berlarut-larut. Harapan saya ini (RUU Perkoperasian) menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini terus menekan petani, dari sebelum panen, sampai setelah panen. Ini menjadi bagian penting untuk mengembangkan masyarakat,” tegasnya.

Melalui pembaruan regulasi tersebut, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi wadah kegiatan simpan pinjam, tetapi juga berkembang sebagai penggerak kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran. Penguatan fungsi tersebut diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi petani, pelaku UMKM, serta masyarakat produktif lainnya. (krs/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *