JAKARTA – Efektivitas undang-undang perampasan aset tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan aturan hukum, tetapi juga kesiapan aparat penegak hukum, integritas pelaksana, serta budaya hukum masyarakat. Tanpa dukungan ketiga aspek tersebut, regulasi yang telah disusun berisiko tidak mencapai tujuan secara optimal.
Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, usai Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Sudirta, setelah pembahasan mengenai kebutuhan payung hukum perampasan aset memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat II, perhatian perlu diarahkan pada kesiapan sumber daya manusia yang akan menjalankan ketentuan tersebut. Regulasi yang memadai, menurutnya, harus didukung aparat yang profesional, jujur, dan memiliki integritas.
“Sebuah undang-undang akan mencapai tujuannya, bila selain undang-undang itu sudah lengkap, memadai, cukup, tapi dibutuhkan aparat yang baik, yang siap, yang jujur, itu sudah dua ya, undang-undang, aparat yang baik, yang jujur, dan yang ketiga budaya masyarakat. Jadi undang-undang yang bagus enggak berarti apa-apa kalau aparatnya tidak siap,” kata I Wayan Sudirta.
Untuk mendukung kesiapan aparatur, Sudirta menekankan pentingnya proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel, disertai pengawasan secara ketat dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kewenangan dalam pelaksanaan perampasan aset tidak disalahgunakan dan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.
Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah pembentukan badan pengawas independen di luar struktur internal lembaga pelaksana. Menurut Sudirta, keberadaan badan pengawas eksternal diperlukan untuk memastikan kontrol terhadap potensi kesewenang-wenangan berlangsung secara objektif dan tidak terpengaruh kepentingan internal.
Ia membedakan konsep badan pengawas independen yang diharapkan dalam regulasi perampasan aset dengan model Dewan Pengawas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menurut pandangannya masih memiliki unsur internal. Karena itu, proses seleksi anggota badan pengawas harus dilakukan secara kredibel dan didukung kewenangan yang memadai.
Selain pengawasan independen, Sudirta juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya ancaman hukuman berat, termasuk hukuman mati, sebagai instrumen untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.
“Maka di dalam undang-undang perampasan aset, sudah disiapkan badan pengawas yang independen, tidak (berbentuk) Dewan Pengawas. Kalau di KPK kan (sifatnya) dewan, dan itu masih ada unsur-unsur orang dalam, kalau badan (pengawas perampasan aset) ini kan harus berada di luarnya. Harapan lain kita letakkan pada adanya ancaman hukuman mati. Itu kita mengharapkan pada para pelaku bisa ada unsur-unsur efek jera ya,” ujar I Wayan Sudirta.
Dengan demikian, pembentukan regulasi perampasan aset perlu diikuti kesiapan kelembagaan, sistem pengawasan yang kuat, serta aparatur yang berintegritas. Ketiga aspek tersebut menjadi faktor penting agar upaya penegakan hukum dapat berjalan efektif, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (krs/red)
