SINGARAJA – Kepastian pemanfaatan ruang bagi masyarakat, perlindungan lingkungan, dan peluang pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian DPRD Kabupaten Buleleng dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Banjar dan Seririt. Dokumen perencanaan tersebut diharapkan tidak hanya mengatur zonasi wilayah, tetapi juga memberikan arah pembangunan yang jelas, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng, Nyoman Sukarmen, yang mewakili Ketua DPRD Buleleng dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) II RDTR dan FGD II Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kawasan Perkotaan Banjar dan Kawasan Perkotaan Seririt di Lovina Haven Boutique Resort, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum tersebut, Nyoman Sukarmen menyampaikan dukungan DPRD terhadap penyusunan RDTR kedua kawasan perkotaan. Menurutnya, dokumen tersebut harus disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi riil wilayah, kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta keberlanjutan lingkungan.
“Pada prinsipnya, DPRD Kabupaten Buleleng mendukung penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Banjar dan Kawasan Perkotaan Seririt. Namun, kami berharap dokumen ini benar-benar disusun secara komprehensif dengan memperhatikan kondisi riil di lapangan, kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta aspek keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
DPRD juga menekankan pentingnya pengaturan zonasi yang mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam memanfaatkan ruang. Kepastian tersebut dinilai penting agar masyarakat memiliki kejelasan mengenai peruntukan lahan, sekaligus memberikan ruang bagi tumbuhnya investasi dan kegiatan ekonomi tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan.
Selain aspek penataan ruang, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Dengan demikian, pembangunan di kawasan perkotaan Banjar dan Seririt dapat berjalan secara terarah tanpa mengabaikan risiko maupun dampak lingkungan dalam jangka panjang.
“Harapan kami, melalui FGD ini seluruh masukan dan aspirasi dapat diakomodasi sehingga dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Banjar dan Seririt nantinya menjadi pedoman pembangunan yang implementatif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Buleleng,” tambahnya.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD Buleleng memberikan perhatian terhadap tiga hal utama, yakni kepastian zonasi bagi masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, serta penerapan dokumen RDTR secara nyata. Ketiga aspek tersebut dinilai penting agar kebijakan tata ruang tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang.
Melalui pembahasan bersama para pemangku kepentingan, DPRD Kabupaten Buleleng berharap RDTR Kawasan Perkotaan Banjar dan Seririt mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang, serta mendorong pertumbuhan wilayah yang tertata, produktif, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. (krs/red)
