JAKARTA — Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanggulangan bencana, bukan hanya setelah korban berjatuhan atau kerusakan meluas. Karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 terkait Undang-Undang Penanggulangan Bencana dinilai perlu menjadi momentum untuk membenahi tata kelola kebencanaan nasional, mulai dari mitigasi, sistem peringatan dini, hingga pemulihan pascabencana.
Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menegaskan, pemerintah perlu memanfaatkan putusan tersebut untuk memperkuat seluruh tahapan penanggulangan bencana. Menurutnya, perhatian pemerintah tidak boleh hanya tertuju pada persoalan administratif penetapan status bencana nasional atau daerah, tetapi juga harus diarahkan pada upaya melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
“Putusan MK ini bukan semata-mata soal status bencana nasional. Ini harus kita jadikan momentum untuk membenahi tata kelola penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, tanggap darurat, sampai rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Kariyasa dalam keterangannya kepada awak media.
Putusan tersebut memuat sejumlah indikator penetapan status bencana, meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi. Dalam ketentuan yang disampaikan, sedikitnya tiga indikator harus terpenuhi, dengan jumlah korban menjadi salah satu pertimbangan utama.
Kariyasa, yang merupakan legislator Fraksi PDI Perjuangan, menilai parameter yang lebih terukur harus diikuti langkah antisipasi yang kuat di lapangan. Pemetaan risiko, kesiapan jalur evakuasi, edukasi masyarakat, serta kecepatan respons dinilai menjadi bagian penting agar penanganan bencana tidak terlambat.
“Jangan sampai kita baru sibuk membahas status setelah korban berjatuhan. Yang harus diperkuat adalah bagaimana negara hadir sebelum bencana terjadi, bagaimana risiko dipetakan, masyarakat diberi peringatan, evakuasi dilakukan, dan penanganan berjalan cepat,” tegasnya.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penguatan early warning system (EWS) atau sistem peringatan dini yang terintegrasi, terutama di wilayah rawan bencana. Kariyasa menekankan, keberadaan sensor dan perangkat teknologi tidak akan cukup apabila informasi peringatan tidak sampai kepada masyarakat secara cepat dan mudah dipahami.
“Peringatan dini harus sampai kepada masyarakat dalam bahasa yang mudah dipahami dan pada waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri. Kita perlu memastikan alatnya berfungsi, datanya terintegrasi, jalur komunikasinya jelas, pemda siap, serta masyarakat rutin mendapat edukasi dan simulasi,” tuturnya.
Selain kesiapan teknologi, Kariyasa yang juga menjadi anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyoroti pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Koordinasi yang jelas diperlukan agar penanganan bencana berjalan efektif tanpa tumpang tindih kewenangan maupun keterlambatan pengambilan keputusan.
Dari sisi anggaran, Kariyasa mendorong perubahan paradigma agar penanggulangan bencana tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah bencana terjadi. Investasi pada mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan, serta pembangunan infrastruktur tangguh bencana perlu mendapatkan perhatian sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat dan mengurangi potensi kerugian.
“Belanja untuk mitigasi, kesiapsiagaan, penguatan EWS, edukasi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur tangguh bencana harus dipandang sebagai investasi untuk menyelamatkan masyarakat,” tandasnya.
Untuk memastikan indikator penetapan status bencana diterapkan secara konsisten, Kariyasa meminta pemerintah segera menyusun aturan teknis yang objektif dan transparan. Kejelasan aturan diperlukan agar keputusan penetapan status bencana didasarkan pada kondisi faktual, kebutuhan penanganan, serta dampak yang dialami masyarakat di wilayah terdampak.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanggulangan bencana bukan hanya apakah status bencana nasional ditetapkan atau tidak. Ukuran paling penting adalah seberapa cepat kita bisa mencegah korban, melindungi masyarakat, memberikan pertolongan, dan membantu mereka pulih kembali,” pungkas Kariyasa.
Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan diharapkan dapat membuat masyarakat lebih siap menghadapi ancaman bencana, sekaligus memastikan negara hadir melalui langkah pencegahan, respons darurat, dan pemulihan yang terkoordinasi. Dengan demikian, kebijakan kebencanaan tidak hanya berfokus pada penetapan status, tetapi juga pada perlindungan keselamatan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. (krs/rls)
