SINGARAJA — Masyarakat membutuhkan informasi pemerintahan yang mudah diakses, cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat keterbukaan informasi publik agar pelayanan informasi tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan sehari-hari.

Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Unit IV Setda Kabupaten Buleleng, Senin (5/10).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng, Made Hadi Saputra, SE, saat membacakan sambutan Kepala Dinas. Visitasi turut dihadiri Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali I Putu Arnata, ST., bersama tim visitasi Monev serta pimpinan dan jajaran badan publik di lingkungan Pemkab Buleleng yang menjadi peserta evaluasi.

Hadi Saputra mengatakan, visitasi merupakan bagian penting dalam rangkaian Monev Keterbukaan Informasi Publik. Namun, kegiatan tersebut tidak semata-mata diposisikan sebagai proses penilaian terhadap badan publik.

“Bagi kami, kegiatan ini tidak semata-mata merupakan proses penilaian, tetapi juga menjadi ruang evaluasi, pembelajaran, dan penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik di Kabupaten Buleleng,” ujar Hadi Saputra.

Menurut Hadi, keterbukaan informasi memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Informasi mengenai program, kebijakan maupun pelayanan publik perlu tersedia dengan cara yang mudah dipahami dan diakses masyarakat.

Karena itu, pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemkab Buleleng terus diarahkan agar tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi mampu menghadirkan informasi yang mudah diakses, cepat, akurat, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Pengelolaan informasi publik tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi mampu menghadirkan informasi yang mudah diakses, cepat, akurat, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, I Putu Arnata, menyampaikan sebanyak 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng berhasil lolos ke tahapan selanjutnya dalam evaluasi keterbukaan informasi publik.

Tahapan visitasi menjadi bagian dari proses untuk melihat sejauh mana penerapan keterbukaan informasi publik di masing-masing badan publik, termasuk kesesuaian antara dokumen dan jawaban yang disampaikan dengan pelaksanaan di lapangan.

Arnata menjelaskan, tim Komisi Informasi Provinsi Bali tidak hanya memeriksa data dan jawaban yang telah disampaikan oleh OPD. Tim juga melakukan pengecekan langsung untuk memastikan informasi dan dokumen tersebut sesuai dengan kondisi nyata.

“Ini bukan untuk membebani bapak dan ibu sebagai staf. Justru keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari, karena setiap hari pemerintah memproduksi informasi yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Arnata.

Menurut Arnata, implementasi keterbukaan informasi menjadi penting ketika masyarakat membutuhkan informasi dari badan publik. Setiap permohonan informasi harus ditangani melalui mekanisme pelayanan yang baik dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pelayanan yang tidak sesuai ketentuan berpotensi menimbulkan sengketa informasi antara pemohon dan badan publik. Karena itu, penguatan kapasitas pengelola informasi sekaligus pembenahan mekanisme pelayanan menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam tahapan Monev tersebut, terdapat enam parameter utama yang menjadi perhatian, yakni komitmen organisasi, sarana dan prasarana, pelayanan informasi, jenis informasi, kualitas informasi, serta digitalisasi.

Keenam aspek tersebut kemudian diverifikasi melalui pengecekan langsung oleh tim Komisi Informasi Provinsi Bali untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi tidak hanya terlihat dalam dokumen, tetapi juga berjalan dalam praktik pelayanan.

“Jawaban yang disampaikan harus dibuktikan dengan fakta di lapangan. Jadi kami tidak hanya melihat apa yang ditulis, tetapi juga melihat bagaimana pelaksanaannya secara langsung,” jelas Arnata.

Arnata juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak setiap orang untuk memperoleh informasi dari badan publik. Namun, hak tersebut tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk adanya informasi tertentu yang dikecualikan.

Dengan pelaksanaan Monev ini, Pemkab Buleleng diharapkan semakin mampu membangun sistem pengelolaan informasi yang terbuka dan responsif. Pada akhirnya, keberhasilan keterbukaan informasi tidak hanya dilihat dari hasil evaluasi, tetapi dari semakin mudahnya masyarakat memperoleh informasi pemerintahan yang dibutuhkan secara cepat, akurat, transparan, dan bertanggung jawab.

Keterbukaan informasi pun diharapkan menjadi budaya kerja yang melekat dalam pelayanan pemerintahan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (kris/rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *